STRUKTUR KEBIJAKAN LUAR NEGRI

Gracia Paramitha, 070710415

Ketika Hillary Clinton mengunjungi Indonesia pada tanggal 18-19 Februari 2009, telah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi dan peran penting dalam dunia internasional, khususnya menangani krisis politik dan ekonomi global. Kedatangan Hillary yang begitu ramah telah disambut hangat oleh masyarakat Indonesia melalui senyuman manis dan penampilan anak-anak SD tempat Obama bersekolah di Indonesia. Uniknya, Hillary Clinton tak pernah berhenti tersenyum bahagia dan menikmati setiap pertunjukan ataupun hidangan yang disediakan oleh pemerintha Indonesia. Menanggapi fenomena ini, sejauh mana politik luar negri AS mampu menunjukkan integrasi sinergis dengan Indonesia?
Pengertian dasar yang patut disimak dalam pemahaman politik luar negri ”action theory” atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan pada negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu. Salah satu cara mudah untuk memahami konsep politik luar negri adalah memisahkan unsur politik dan luar negri. Politik adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman dalam bertindak, sedangkan konsep luar negri berkaitan dengan kedaulatan dan ”wilayah” suatu negara terhadap negara lain. Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negri AS mengutarakan bahwa ”foreign policy begins when domestic policy ends”. Dengan kata lain, studi politik luar negri merupakan intersection antara aspek-aspek domestik dan internasional suatu negara. Definisi dari kebijakan (politik) luar negri sendiri terambil dari pemikiran Rosenau yakni upaya negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitas untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternal.
Tujuan dari penbentukan kebijakan luar negri pada dasarnya untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan. Untuk lebih jelasnya, K.J Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan politik luar ngeri, yaitu:
a. nilai (values) yang menjadi tujuan para pembuat keputudan
b. jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan
c. tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain
Sedangkan konsep mudah dalam menjelaskan hubungan suatu negara dengan situasi di luar negaranya, yaitu : (1) kebijakan luar negri sebagai sekumpulan orientasi (a cluster of orientation). Politik luar negri dijadikan landasan dasar bagi kelangsungan hidup suatu negara. Orientasi ini mencakup sikap, perspesi, nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah atau keadaan strategis negara. Contoh: UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia; (2) politik luar negri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak. Dalam hal ini, kebijakan luar negri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk menjaa stabilitas lingkungan eksternal; (3) kebijakan luar negri dipandang sebagai bentuk perilaku atau aksi. Pada tingkat ini, kebijakan luar negri lebih bersifat empiris yang disertai dengan langkah-langkah konkrit para pembuat keputusan.
Salah satu model yang terkandung dalam daftar kerangka teoritis Lyod Jensen (1982) ialah model pengambilan keputusan. Model yang dikemukakan oleh Richard C Snyder, HW Bruck dan Burton Sapin ini menggambarkan kerangka yang kompleks dengan meneropong jauh kedalam “kotak hitam” pengambilan kebijakan luar negeri. Salah salah satu keuntungan pendekatan ini yakni membawa dimensi manusia kedalam proses politik luar negeri yang lebih efektif. Peran manusia dalam membuat keputusan politik luar negri bergantung pada faktor kepemimpinan, persepsi, dan sistem kepercayaan para pembuat keputusan. Aktor yang menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan itu adalah:
a. individu (idiosyncratic sources)
Berbicara tentang individu, pasti tak terlepas dari unsur psikologis seseorang yang dipengaruhi oleh image, persepsi, dan karakteristik pribadi pembuat keputusan. Tak dapat dipungkiri bahwa karakteristik psikologis dan predeliksi (kegemaran) para pengambil keputusan terhadap ideologi tertentu sangat berpengaruh terhasap hasil politik. Ada kemungkinan besar bahwa asumsi ideo-sinkretik lebih besar pada keputusan-keputusan pragmatis. Ada kalanya sistem politik otoriter lebih mudah dijelaskan oleh variabel ideo-sinkretik ketimbang sistem demokrasi yang kompetitif. Seorang pemimpin diktator lebih mudah direfleksikan ke semua kategori keputusan daripada sifat pribadi pemimpin demokratis yang harus tunduk pada check and balance pemerintah, pers yang bebas, parlemen, opini publik, dan kelompok penekan.
b. kelompok (group)
Sumber keputusan politik luar negri bisa berasal dari kelompok individu-individu, yang erat kaitannya dengan masyarakat. Sumber internal ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan opini publik. Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai ,norma, dan tradisi, dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi mencantumkan kesejahteraan dan kemakmuran, sedangkan struktur sosial meliputi seberapa besar konflik dan harmoni internal masyarakat. Opini publik menjadi faktor di mana penstudi melihat sentimen masyarakat terhadap dunia luar.
c. Birokrasi
Birokrasi berhubungan erat dengan struktur, proses, dan efek pemerintahan terhadap politk luar negri. Studi menarik yang dilakukan Graham Allison dan Morton Halperin telah menganggap secara mendetil tentang kompleksitas dan nuansa politik birokratis. Dalam hal ini, negara telah menjadi aktor utama dalam proses pengambilan keputusan politik luar negri. Selain kepentingan biro pemerintah, dinas-dinas militer, dan divisi lainnya, politik luar negri juga melindungi kelangusngan hidup dan pertumbuhan birokrasi untuk memaksimalisasi keterlibatan dan pengaruhnya dalam proses pembuatan keputusan.
d. sistem nasional
Konsep ini mencakup berbagai atribut nasdional yang mempengaruhi luar negeri. Yang termasuk kategori sistem nasional adalah luas, lokasi geografis, tipe daerah, iklim, dan sumber alam negara, kondisi demografis (kepadatan penduduk, tingkat melek huruf, distribusi usia, dan kesehatan fisik. Di sisi lain, suatu negara kepulauan atau yang memiliki hanya satu perbatasan alam lebih mudah menjalankan strategi defensif dan menghindar dari keterlibatan aliansi yang membatasi kedaulatannya. Sistem ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi dalam suatu negara pun krusial terhadap proses pembuatan keputusan (kebijakan) luar negri. Contoh : sistem demokrasi liberal yang dianut pemerintah era SBY-JK saat ini mampu menjalin hubungan baik dengan AS.
e. sistem global (systemic approach)
Sistem ini juga terkenal dengan sebutan sistem internasional karena mengelompokkan faktor eksternal negara-negara yang keputusan politik luar negrinya terstruktur dalam suatu sisten global. Sistem global juga meliputi kebijaksanaan dan tindakan negara lain yang bisa merangsang respon politik negara yang dipelajari. Para teoritisi hubungan internasional berasumsi bahwa politik luar negri adalah sekumpulan respon terhadap tantangan eksternal. Mereka memandang politik luar negri sebagai tujuan negara yang didefinisikan secara rasional dan bertindak melalui pemerintahannya. Tujuan tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional suatu negara di mana kondisi umum mutlak dipelihara (perdamaian dan stabilitas internasional). Adanya interdependensi antar negara yang dihasilkan dari pemikiran neoliberalis telah melekat pada prinsip sistem global secara integratif, kooperatif, dan strategis.
Politik luar negri Amerika Serikat diusung Hillary dengan istilah smart power, suatu istilah diplomasi yang berarti gabungan antara kekuatan keras (hard power) seperti kekuatan untuk menekan dengan militer, dengan kekuatan lunak (soft power) untuk meyakinkan atau membujuk melalui perdagangan, diplomasi, bantuan atau penyebaran nilai-nilai demokrasi guna mengukuhkan hegemoni gobal. Hubungan kemitraan antara Indonesia-AS terus mengalami perkembangan dalam perspektif kepentingan bersama. Landasan hubungan tersebut berdasarkan adanya kesamaan Indonesia dan AS dalam bidang demokrasi, kepentingan bersama menciptakan perdamaian dan stabilitas, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta menghadapi tantangan perubahan iklim yang menjadi dasar kerja sama kedua negara. Berarti, integrasi antara variabel birokrasi dan sistem global setidaknya terarah secara koordinatif. Yang pasti, aspek sistem nasional, peran dan kontribusi individu, serta harmoni kelompok individu harus mendukung implementasi kebijakan luar negri Indonesia-AS. Semakin dekat struktur politik negeri Indonesia-AS, maka simbiosis yang terjalin di dalamnya semakin mutualis dan sinergis.
REFERENSI :

Buku
Couloumbis, Theodore dan James H.Wolfe. 1999.Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power. Jakarta : Putra A Bardin, hal 129-137
Hanrieder, Wolfram. F.1971.Comparative Foreign Policy :Theoretical Essays. New York: David McKay Co, hal 22
Perwita, Anak A.B . 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hal 47
Rosenau, James.1976. World Politics: An Introduction. New York : The Free Press, hal 16-17
Russet, Bruce dan Harvey Starr.1988. World Politics : The Menu for Choice.2nd ed. New York: W.H.Freeman and Co, hal 190-193



Internet
http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=86561, diakses pada tanggal 28 April 2009 pk 17.00 WIB
http://theglobalpolitics.com/?p=13, diakses pada tanggal 28 April 2009 pk 17.00 WIB